distribusi pendapatan dan kemiskinan
Distribusi pendapatan dan kemiskinan
Dalam distribusi pendapatan baik antarkelompok berpendapatan, antardaerah perkotaan dan daerah pedesaan, atau antarkawasan dan propinsi dan kemiskinan merupakan dua masalah yang masih mewarnai perekonomian Indonesia
Pada awal pemerintahan orde baru, perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia masih sangat percaya bahwa apa yang dimaksud dengan trickle down effect akan terjadi. Oleh karena itu, strategi pembangunan diterapkan oleh pemerintah pada awal periode orde baru hingga akhir tahun 1970-an terpusatkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pusat pembangunan dimulai di Pulau Jawa, khususnya Propinsi Jawa Barat, karena fasilitas seperti infrastruktur lebih tersedia dibandingkan dipropinsi lainnya di Indonesia dan di beberapa propinsi hanya dibeberapa sector saja yang bisa dengan cepat memberi pertumbuhan misalnya sector primer dan industri berat.
Setelah sepuluh tahun pelita I dimulai, mulai kelihatan bahwa efek yang dimaksud itu mungkin tidak dapat dikatakan sama sekali tidak ada, tetapi proses mengalir kebawahnya sangat lamban. Sebagai akibatnya,
Masalah kesenjangan ekonomi (pendapatan) dan kemiskinan di
Isi
Beberapa indikator distribusi pendapatan :
Sudah merupakan suatu fakta umum dibanyak negara berkembang, terutama Negara-negara proses pembangunan ekonomi yang sangat pesat seperti indonesi, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi dengan tingkat kesenjangan ekonomi atau kemiskinan yang tinggi pula.
Sebagai dasar dari kerangka pemikiran untuk menganalisis masalah trade-off antara pertumbuhan dan kemiskinan atau kesenjangan ekonomi adalaha salah satu metode statik yang umum digunakan untuk mengetimasi sejauh mana pencapaian tingkat kemerataan dalam distribusi pendapatan atau pengurangan kesenjangan ekonomi dalam suatu proses pembangunan ekonomi adalah mengukur nilai koefesien atau rasio gini.
Selai koefesien gini, pengukuran pemerataan pendapatan juga sering dilakukan berdasarkan kriteria bank dunia : penduduk dikelompokan menjadi tiga kelompok; yaitu penduduk dengan pendapatan rendah yang merupan 40% dari jumlah penduduk, penduduk dengan berpendapatan menengah yang merupakan 40% dari jumlah penduduk, dan penduduk yang berpendapatan tinggi yang merupakan 20% dari jumlah penduduk. Selanjutnya ketidak merataan pendapatan disuatu ekonomi diukur berdasarkan pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk dengan pendapatan rendah.
Perubahan distribusi pendapatan
Perhitungan distribusi pendapatan di
Penggunaan data pengeluaran konsumsi rumah tangga akan menghasilkandata pendapatan yang underestimate karena jumlah pendapatan bia lebih besar, sama, atau lebih kecil dari pada jumlah pengeluaran konsumsi. Misalnya pendapatan lebih besar tidak selalu berarti pengeluaran konsumsi juga besar. Dalam hal ini, berarti ada tabungan. Dalam hal ini belum tentu juga bila pendapatan rendah tidak selalu jumlah konsumsi juga rendah. Banyak rumah tangga memakai kredit untuk membiayai pengeluran konsumsi tertentu, misalnya untuk membeli rumah dan mobil untuk biaya sekolah anak, atau bahkan untuk liburan.
Keberhasilan pembangunan di
Sejak akhir tahun 1970-an, pemerintah maulai memperliatkan kesugguhan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk ditanah air. Sejak itu aspek pemerataan dalam triologi pembangunan semakin ditekankan dan didefinisikan dalam delapan jalur pemerataan. Sudah banyak program pemerintahan hingga saat ini yang mecerminkan upaya tersebut, seperti program serta kebijakan yang mendukung pembangunan industri kecil dan rumah tangga serta koperasi, khususnya dipedesaan, inpres desa tertinggal (IDT), program keluarga sejahtera, program keluarga berencana (KB), program maka tambahan bagi anak sekolah dasar, program transmigrasi, peningkatan upah minimum regional (UMR), dan masih banyak lagi.
Menurut kriteria Bank Dunia, secara umum tingkat kesenjangan dalam distibusi pendapatan di Indonesia selama kurun waktu 1984-1993 tergolong rendah, baik didaerah pedesaan maupun daerah perkotaan yang ditunjukan oleh besarnyapersentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok penduduk 40% berpenghasilan rendah. Bagi kelompok penduduk 20% berpendapatan tinggi, besar pendapatanya yang diterima justru mengalami penurunan. Penurunan pangsa pendapatan ini karena laju pertumbuhan pendapatan kelompok penduduk 40% berpendapat rendah dan 40% berpendapat menengah lebih besar dari pada laju pertumbuhan pendapatan kelompok penduduk 20% berpendapat tinggi.
Tingkat pemerataan pendapatan di daerah pedesaan yang relatif lebih baik dari pada didaerah perkotaan juga terjadi hamper disemua propinsi di
Kemiskinan
Masalah kemiskinan merupakan dilema bagi
Faktor penyebab kemiskinan, faktor yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan. Sebagai contoh sering dikatakan bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah tingkat pendidikan yang rendah. Seseorang dengan tingkat pendidikan hanya SD, misalnya sangat sulit mendapatkan pekerjaan terutama dalam sektor modern , (formal) dengan pendapatan yang baik. Berarti penyebab kemiskinan bukan hanya pendidikan yang rendah, tetapi tingkat gaji/upah yang berbeda.
Kalau diuraikan satu persatu, jumlah faktor yang dapat dipengaruhi, langsung maupun tidak langsung, tingkat kemiskinan cukup banyak, mulai dari tingkat dan laju pertumbuhan output (atau produktifitas), tingkat upah neto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, jenis pekerjaan yang tersedia, inflasi, pajak dan subsidi, investasi, alokasi serta kualitas sumber daya alam, penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, kondisi fisik dan alam disuatu wilayah, etos kerja dan motivasi pekerja, kultur/budaya atau tradisi, hingga politik, bencana alam, dan peperangan. Kalau diamati, sebagian besar faktor tersebut juga saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya dari pekerja yang bersangkutan sehingga produktivitasnya menurun. Produktifitas menurun selanjutnya dapat mengakibatkan tingkat upah netonya berkurang, dan seterusnya. Jadi, dalam kasus ini, tidak mudah untukmemastikan apakah karena pajak naik atau produktifitasnya yang turun membuat pekerja tersebut menjadi miskin karena upah netonya menjadi rendah.
Di negara Indonesia Indonesia baku tersebut secara optimal, akan mampu mengantarkan
negara Indonesia Indonesia
Namun ternyata semua pertumbuhan ekonomi dan pendapatan
tersebut ternyata tidak memberikan dampak yang cukup berati pada usaha
pengentasan kemiskinan. Indonesia Indonesia
Di Indonesia pada awal orde baru para pembuat kebijakkan
perencanaan pembangunan di Jakarta masih sangat
percaya bahwa proses pembangunan ekonomi yang pada awalnya terpusatkan hanya di
Jawa, khususnya Jakarta
Krisis yang terjadi secara mendadak dan diluar perkiraan
pada akhir dekade 1990-an merupakan pukulan yang sangat berat bagi pembangunan Indonesia
Angka Kemiskinan Pascapemilu
Visi dan misi calon presiden dan calon wakil presiden tidak terlepas dari indikator keberhasilan yang dapat dijadikan penilaian oleh masyarakat ketika mereka akan memimpin kelak. Mengenai indikasi keinginan menurunkan tingkat kemiskinan, kedua kandidat ini secara eksplisit menyebutkannya. Rekomendasi Lima sebagai program yang ingin dicapai oleh Mega-Hasyim dalamTerlepas dari berat atau tidaknya target tersebut untuk dicapai, tindakan untuk mencantumkan target tersebut merupakan langkah berani dan progresif dalam penilaian keberhasilan pemimpin di
Angka kemiskinan
Angka kemiskinan yang umumnya kita ketahui merupakan suatu indeks yang disebut Headcount Index. Indeks ini mengukur persentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk total di suatu wilayah. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan. Karena itu, Headcount Index mengukur persentase jumlah penduduk yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan terhadap jumlah penduduk total.
Berapakah jumlah pendapatan per bulan yang menjadi nilai garis kemiskinan di
Terlepas dari kontroversi yang ada tentang kecilnya pendapatan tersebut, pemerintah
penduduk
Penurunan kemiskinan
Setelah mengetahui dasar perhitungan angka kemiskinan di atas, kita lihat kembali target penurunan kemiskinan yang ingin dicapai oleh Mega-Hasyim dan SBY-Kalla. Sebelumnya, target ini tentunya akan bersifat multiinterpretatif mengenai waktu pencapaiannya. Apakah pada tahun pertama atau pada akhir periode pemerintahan yaitu 2009? Penulis menganggap bahwa target tersebut ingin dicapai pada 2009, yaitu pada akhir periode.
Persoalan kedua yang menimbulkan potensi multiinterpretatif dari target tersebut adalah dasar penilaian tahun dasar dari target tersebut. Penulis menganggap bahwa dasar penilaian adalah data terakhir tentang angka kemiskinan yaitu pada 2003, sehingga salah satu indikator keberhasilan dari kedua pasangan capres dan cawapres ini adalah turunnya angka kemiskinan sebesar 45% dan 17% dari angka kemiskinan pada 2003.
Pertanyaan berikutnya berapakah angka kemiskinan pada 2003? BPS, sebagai badan statistik resmi pemerintah, mencatat bahwa angka kemiskinan pada 2003 sebesar 17,4%. Artinya, jumlah penduduk miskin, yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan, sekitar 17,4% dari total penduduk
Karena itu, jika Mega-Hasyim ingin mengurangi kemiskinan sebesar 45%, maka angka kemiskinan di
Jika kita bandingkan dengan 2002, angka kemiskinan 2003 tersebut telah berkurang sebesar 0,8%. Jika pola ini kita terapkan, maka dalam
Tentunya pola ini akan memberikan kesimpulan yang tidak realistis dari target tersebut. Namun, penurunan kemiskinan tidak terlepas dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Angka kemiskinan yang hanya turun sebesar 0,8% dari 2002 ke 2003 tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 4,1%. Jika tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dapat lebih tinggi dari angka tersebut dan distribusi pendapatan tidak memburuk, dimungkinkan target tingkat kemiskinan tersebut dapat tercapai.
Hasil simulasi yang dilakukan oleh LPEM FEUI (2004) menunjukkan bahwa dengan asumsi tingkat pertumbuhan pada kisaran 4,6% hingga 6% dari 2004 hingga 2009, serta tingkat inflasi yang sama dengan 2003 (untuk 2004 dan 2005) dan 6% untuk 2006 hingga 2009, maka tingkat kemiskinan akan dapat berkurang bahkan lebih rendah dari target yang ditentukan oleh Mega-Hasyim. Namun, jika tingkat pertumbuhan ekonomi lebih rendah 1% serta ketidakmerataan yang semakin buruk dari asumsi tersebut, maka target tersebut tidak akan dapat tercapai.
Tantangan dan prasyarat
Bagaimana tantangan ke depan dalam mencapai kondisi yang mendukung penurunan tingkat kemiskinan tersebut? Terdapat sejumlah prasyarat yang harus ada untuk mencapai target penurunan kemiskinan. Pertama, dibutuhkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sekitar 6% - 7% seperti sebelum krisis. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, diperlukan rasio investasi per PDB sekitar 30%. Padahal, tingkat investasi saat ini baru mencapai sekitar 17% dari PDB.
Dalam usaha meningkatkan investasi, dibutuhkan iklim investasi yang mendukung. LPEM FEUI (2001) mensinyalir tidak kondusifnya iklim investasi yang salah satunya ditunjukkan oleh masih tingginya pungutan liar yang dapat mengganggu iklim investasi. Pungutan tersebut bahkan mencapai sekitar 9% - 11% dari total biaya produksi perusahaan, dan usaha kecil menengah menanggung pungutan yang relatif lebih besar dibandingkan usaha besar. Padahal, usaha kecil menengah merupakan salah satu penyangga dari krisis ekonomi yang melanda
Prasyarat kedua yang dibutuhkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan adalah rendahnya tingkat inflasi. Studi LPEM menunjukkan bahwa inflasi
Prasyarat ketiga yang dibutuhkan adalah semakin baiknya distribusi pendapatan. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, bahwa distribusi pendapatan yang semakin tidak merata akan semakin meningkatkan jumlah penduduk miskin. Bank Dunia (2003) mencatat bahwa distribusi pendapatan di
Kalau merujuk pada studi LPEM, bahwa ketidakpastian iklim investasi di luar Jawa lebih tinggi daripada di Jawa yaitu pungutan liar di luar Jawa lebih besar daripada di Jawa. Kalau kondisi ini terus berlangsung dapat diprediksikan bahwa ke depan kesenjangan distribusi pendapatan antara Jawa dan luar Jawa akan terus berlangsung. Selain itu, pemerintah mendapatkan sejumlah celah untuk mengatasi kesenjangan pendapatan tersebut antara lain melakukan reformasi agraria, meningkatkan akses kredit, dan memperbaiki akses terhadap pendidikan.
Sebagai penutup, inti dari pemberantasan kemiskinan bukanlah sekadar berbicara tentang angka-angka. Kemiskinan memerlukan perhatian yang lebih dan usaha yang konsisten dari pemerintah. Yang terpenting adalah bagaimana prasyarat seperti yang dinyatakan di atas dapat tercapai. Mudah-mudahan pemilihan presiden pada putaran kedua nanti akan menghasilkan setitik harapan bagi republik. Mudah-mudahan pula masyarakat semakin rasional dalam menentukan pilihannya.
Sebanyak 20 kabupaten dan kota di Indonesia
Beberapa kabupatan malah mendapatkan dana bagi
hasil triliunan rupiah dari tahun ke tahun. Sebut saja misalnya Kabupaten Kutai
Kartanegara di Kalimantan Timur yang mendapatkan bagian dana Bagi Hasil Rp2,5
triliun pada 2009 atau Kabupaten Bengkalis di Riau yang
mendapatkan jatah Rp1,5 triliun.
Ini tak sebanding dengan rata-rata kabupaten
paling miskin sumber daya alam, kebanyakan di Jawa yang cuma memperoleh ratusan
juta rupiah per tahun. Contohnya, seperti Kabupatan Gunung Kidul, Sleman dan
Kulon Progo di propinsi Jogjakarta
Berdasarkan data yang VIVAnews himpun
dari Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2009 yang dirilis baru-baru ini, sedikitnya
ada 20 kabupaten dan kota yang mendapatkan dana bagi hasil di atas Rp400 miliar
per tahun atau 2.700 kali dibandingkan dengan jatah
dari Kabupaten Gunung Kidul.
Kabupaten kaya raya tersebut sebagian
besar berlokasi di Kalimantan Timur, sebagian lagi tersebar di Riau, Sumatra Selatan, Kepulauan Riau dan Papua. Kalimantan
Timur menjadi pusat lokasi pertambangan batu bara,
sedangkan Riau dan Kepulauan Riau menjadi tempat pertambangan minyak dan gas.
Dari Papua ada kabupaten Mimika
yang mendapatkan jatah Dana Bagi Hasil Rp440 miliar pada 2009. Wilayah di
pegunungan Papua ini mendapatkan dana bagi hasil tertinggi dibandingkan
kabupaten lain di Papua lantaran menjadi tempat pertambangan emas dan tembaga
oleh PT Freeport Indonesia
Daftar 20
kabupaten penerima dana bagi hasil sumber alam terbesar
|
|||
NO
|
Kabupaten
|
Propinsi
|
Bagi Hasil (Rp miliar)
|
1
|
Kutai Kartanegara
|
Kaltim
|
2.566,55
|
2
|
Bengkalis
|
Riau
|
1.519,73
|
3
|
Kutai Timur
|
Kaltim
|
1.059,72
|
4
|
Siak
|
Riau
|
993,20
|
5
|
Rokan Hilir
|
Riau
|
911,07
|
6
|
Musi Banyuasin
|
Sumsel
|
858,45
|
7
|
Kampar
|
Kaltim
|
679,32
|
8
|
Kutai Barat
|
Kaltim
|
670,60
|
9
|
Pasir
|
Kaltim
|
593,64
|
10
|
Berau
|
Kaltim
|
553,26
|
11
|
Bulungan
|
Kaltim
|
482,82
|
12
|
Samarinda
|
Kaltim
|
480,19
|
13
|
Nunukan
|
Kaltim
|
478,34
|
14
|
Panajam Pasir Utara
|
Kaltim
|
477,03
|
15
|
Bontang
|
Kaltim
|
476,83
|
16
|
Malinau
|
Kaltim
|
462,34
|
17
|
Tarakan
|
Kaltim
|
454,55
|
18
|
Kaltim
|
441,60
|
|
19
|
Natuna
|
Kep Riau
|
440,24
|
20
|
Mimika
|
Papua
|
424,33
|
Pemerintah memperoleh penerimaan sumber daya alam
pada tahun lalu sebesar Rp138,96 triliun. Itu setara dengan 61 persen dari
total Rp227,06 triliun penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan itu berasal
dari pendapatan minyak dan gas bumi, pertambangan umum,
kehutanan, perikanan dan pertambangan panas bumi. Penerimaan terbesar berasal
dari minyak bumi yang mencapai Rp90 triliun.
Dari total penerimaan sumber daya alam, sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, pemerintah membagikan ke daerah dalam bentuk
bagi hasil sumber daya alam yang menjadi bagian Pemda. Total yang dibagikan
Rp36,86 triliun. Bagi hasil terbanyak berupa minyak bumi Rp14,6 triliun, gas
bumi Rp11,5 triliun dan pertambangan umum Rp 7,2 triliun.
Penerimaan sumber daya alam 2009 sesungguhnya
menurun jauh atau Rp85 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Itu disebabkan
penurunan harga rata-rata minyak mentah Indonesia
Meski sumber alamnya kaya raya, namun tidak
selalu identik dengan kondisi penduduknya. Di Kaltim, menurut data Badan Pusat
Statistik (BPS) yang dirilis Juli 2009, prosentase penduduk miskin memang
relatif kecil, bahkan turun dari 9,51 persen pada Maret 2008 menjadi 7,73
persen pada Maret 2009.
Tetapi, di Papua, jumlah penduduk miskin masih
sangat tinggi, bahkan naik yakni dari 37,08 persen pada Maret 2008 menjadi
37,53 persen pada Maret 2009. Mungkin ini juga menjadi salah satu bagian yang
membuat situasi di Papua kerap bergejolak. (sumber vivanews)
KEMISKINAN DAN
KESENJANGAN PENDAPATAN
Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan (yang dimaksud dengan kesenjangan ekonomi) dan tingkat kemiskinan (presentase dari jumlah populasi yang hidup di bawah kemiskinan ) merupakan dua masalah besar di banyak tidak terkecualiDi indonesia, pada awal pemerintahan Orde baru para pembuat kebijakan dan perencanaan dan pembangunan ekonomi di jakarta masih sangat percaya bahwa proses pembangunan ekonomi yang pada awalnya terpusatkan hanya di Jawa khususnya Jakarta dan sekitarnya, dan hanya sektor-sektor tertentu saja, pada akhirnya menghasilkan apa yang dimaksud dengan trickle down effects.
Selama periode 1976-1996 (20 tahun, Repelita II-V) angka kemiskinan Indonesia turun drastis dari 40% menjadi 11% yang dianggap cukup menjadi pembenaran bahwa pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% par tahun dalam periode itu adalah faktor penentunya. Maka krismon 1997-98 yang kembali meningkatkan angka kemiskinan menjadi 24% tahun 1998 dengan mudah dijadikan alasan kuat lain bahwa memang pertumbuhan ekonomi “adalah segala-galanya”.
Dan belakangan ini, masalah kemiskinan setiap tahun menjadi pembicaraan yang hangat, dan selalu saja sulit untuk mengentaskannya secara maksimal, walaupun pemerintah mengatakan angka kemiskinan di Indonesia tahun 2011 ini berkurang, namun tampaknya itu hanyalah sebuah angka. Nyatanya masih banyak kasus – kasus yang muncul berlandaskan masalah ekonomi.
Kesenjangan pendapatan menjadi salah satu masalah perekonomian yang terjadi, mungkin kesenjangan pendapatan dinilai sebagai hal yang harfiah merupakan hal yang biasa. Namun kesenjangan pendapatan di
Definisi Kemiskinan
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.
Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untak memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari fihak lain yang membantunya.
Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masakini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan- kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.
Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropah. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas, pengangguran.
Amerika Serikat sebagai negara maju juga dihadapi masalah kemiskinan, terutama pada masa depresi dan resesi ekonomi tahun 1930-an. Pada tahun 1960-an Amerika Serikat tercatat sebagai negara adi daya dan terkaya di dunia. Sebagian besar penduduknya hidup dalam kecukupan. Bahkan Amerika Serikat telah banyak memberi bantuan kepada negara- negara lain. Namun, di balik keadaan itu tercatat sebanyak 32 juta orang atau seperenam dari jumlah penduduknya tergolong miskin.
Indikator
Garis kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Melalui pendekatan sosial masih sulit mengukur garis kemiskinan masyarakat, tetapi dari indikator ekonomi secara teoritis dapat dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Sementara ini yang dilakukan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk menarik garis kemiskinan adalah pendekatan pengeluaran.
Menurut data BPS hasil Susenas pada akhir tahun 1998, garis kemiskinan penduduk perkotaan ditetapkan sebesar Rp. 96.959 per kapita per bulan dan penduduk miskin perdesaan sebesar Rp. 72.780 per kapita per bulan. Dengan perhitungan uang tersebut dapat dibelanjakan untuk memenuhi konsumsi setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari, ditambah dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum lainnya, seperti sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi. Angka garis kemiskinan ini jauh sangat tinggi bila dibanding dengan angka tahun 1996 sebelum krisis ekonomi yang hanya sekitar Rp. 38.246 per kapita per bulan untuk penduduk perkotaan dan Rp. 27.413 bagi penduduk perdesaan.
Banyak pendapat di kalangan pakar ekonomi mengenai definisi dan klasifikasi kemiskinan ini. Dalam bukunya The Affluent Society, John Kenneth Galbraith melihat kemiskinan di Amerika Serikat terdiri dari tiga macam, yakni kemiskinan umum, kemiskinan kepulauan, dan kemiskinan kasus. Pakar ekonomi lainnya melihat secara global, yakni kemiskinan massal/kolektif, kemiskinan musiman (cyclical), dan kemiskinan individu.
Kemiskinan kolektif dapat terjadi pada suatu daerah atau negara yang mengalami kekurangan pangan. Kebodohan dan eksploitasi manusia dinilai sebagai penyebab keadaan itu. Kemiskinan musiman atau periodik dapat terjadi manakala daya beli masyarakat menurun atau rendah. Misalnya sebagaimana, sekarang terjadi di
Penyebab Kemiskinan
Pada umumnya di negara
- Laju Pertumbuhan Penduduk.
Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesiasemakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Penghasilan yang minim ditambah dengan banyaknya beban ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.
- Angkatan Kerja.
Tenaga kerja (manpower) dipilih pula kedalam dua kelompok yaitu angkatan kerja (labor force) dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Seangkan yang termasuk sebagai bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja dalam usia kerja yang tidak sedang bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan, yakni orang-orang yang kegiatannya bersekolah, mengurus rumah tangga, serta orang yang menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya.
Selanjutnya angkatan kerja dibedakan pula menjadi dua subkelompok yaitu pekerja dan penganggur. Yang dimaksud dengan pekerja adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan, mencakup orang-orang yang mempunyai pekerjaan dan memang sedang bekerja maupun orang yang memilki pekerjaan namun sedang tidak bekerja. Adapun yang dimaksud dengan pengangguran adalah orang yang ridak mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Pengangguran semacam ini oleh BPS dikatergorikan sebgai pengangguran terbuka. (Dumairy, 1996) .
- Distribusi Pendapatan dan Pemerataan Pembangunan.
- Tingkat pendidikan yang rendah.
- Kurangnya perhatian dari pemerintah.
Dampak Kemiskinan
Dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat umumnya begitu banyak dan kompleks. Pertama, pengangguran. Sebagaimana kita ketahui jumlah pengangguran terbuka tahun 2007 saja sebanyak 12,7 juta orang. Jumlah yang cukup “fantastis” mengingat krisis multidimensional yang sedang dihadapi bangsa saat ini.
Dengan banyaknya pengangguran berarti banyak masyarakat tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Secara otomatis pengangguran telah menurunkan daya saing dan beli masyarakat. Sehingga, akan memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat pendapatan, nutrisi, dan tingkat pengeluaran rata-rata.
Dalam konteks daya saing secara keseluruhan, belum membaiknya pembangunan manusia di Tanah Air, akan melemahkan kekuatan daya saing bangsa. Ukuran daya saing ini kerap digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu bangsa dalam bersaing dengan bangsa-bangsa lain secara global. Dalam konteks daya beli di tengah melemahnya daya beli masyarakat kenaikan harga beras akan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan. Razali Ritonga menyatakan perkiraan itu didasarkan atas kontribusi pangan yang cukup dominan terhadap penentuan garis kemiskinan yakni hampir tiga perempatnya [74,99 persen].
Meluasnya pengangguran sebenarnya bukan saja disebabkan rendahnya tingkat pendidikan seseorang. Tetapi, juga disebabkan kebijakan pemerintah yang terlalu memprioritaskan ekonomi makro atau pertumbuhan [growth]. Ketika terjadi krisis ekonomi di kawasan
Kedua, kekerasan. Sesungguhnya kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini merupakan efek dari pengangguran. Karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah melalui jalan yang benar dan halal. Ketika tak ada lagi jaminan bagi seseorang dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya maka jalan pintas pun dilakukan. Misalnya, merampok, menodong, mencuri, atau menipu [dengan cara mengintimidasi orang lain] di atas kendaraan umum dengan berpura-pura kalau sanak keluarganya ada yang sakit dan butuh biaya besar untuk operasi. Sehingga dengan mudah ia mendapatkan uang dari memalak.
Ketiga, pendidikan. Tingkat putus sekolah yang tinggi merupakan fenomena yang terjadi dewasa ini. Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat lagi menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Jelas mereka tak dapat menjangkau dunia pendidikan yang sangat mahal itu. Sebab, mereka begitu miskin. Untuk makan satu kali sehari saja mereka sudah kesulitan. Bagaimana seorang penarik becak misalnya yang memiliki anak cerdas bisa mengangkat dirinya dari kemiskinan ketika biaya untuk sekolah saja sudah sangat mencekik leher. Sementara anak-anak orang yang berduit bisa bersekolah di perguruan-perguruan tinggi mentereng dengan fasilitas lengkap. Jika ini yang terjadi sesungguhnya negara sudah melakukan “pemiskinan struktural” terhadap rakyatnya.
Akhirnya kondisi masyarakat miskin semakin terpuruk lebih dalam. Tingginya tingkat putus sekolah berdampak pada rendahya tingkat pendidikan seseorang. Dengan begitu akan mengurangi kesempatan seseorang mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ini akan menyebabkan bertambahnya pengangguran akibat tidak mampu bersaing di era globalisasi yang menuntut keterampilan di segala bidang.
Keempat, kesehatan. Seperti kita ketahui, biaya pengobatan sekarang sangat mahal. Hampir setiap klinik pengobatan apalagi rumah sakit swasta besar menerapkan tarif atau ongkos pengobatan yang biayanya melangit. Sehingga, biayanya tak terjangkau oleh kalangan miskin.
Kelima, konflik sosial bernuansa SARA. Tanpa bersikap munafik konflik SARA muncul akibat ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi miskin yang akut. Hal ini menjadi bukti lain dari kemiskinan yang kita alami. M Yudhi Haryono menyebut akibat ketiadaan jaminan keadilan “keamanan” dan perlindungan hukum dari negara, persoalan ekonomi-politik yang obyektif disublimasikan ke dalam bentrokan identitas yang subjektif.
Terlebih lagi fenomena bencana alam yang kerap melanda negeri ini yang berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah orang miskin. Kesemuanya menambah deret panjang daftar kemiskinan. Dan, semuanya terjadi hampir merata di setiap daerah di
Kemiskinan di Indonesia
Perkembangan Kemiskinan di Indonesia Maret 2008 ± Maret 2009
- Jumlah penduduk miskin di
- Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun lebih tajam dari pada daerah perkotaan. Selama periode Maret 2008-Maret 2009, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,57 juta orang, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,86 juta orang (Tabel 2).
- Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada periode Maret 2008 ± Maret 2009, perubahan persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 0,93 persen, dan di perdesaan mencapai 0,58 persen.
a) Selama periode Maret 2008-Maret 2009 inflasi umum relatif stabil (Maret 2008 terhadap Maret 2009 sebesar 7,92 persen)
b) Rata-rata harga beras nasional (yang merupakan komoditi paling penting bagi penduduk miskin) selama periode Maret 2008-Maret 2009 pertumbuhannya lebih rendah (7,80) dari laju inflasi.
c) Rata-rata upah riil harian buruh tani (70 persen penduduk miskin perdesaan bekerja di sektor pertanian) naik 13,22 persen dan selamaSubround I (Januari-April 2008) terjadi panen raya. Secara lebih jelas adalah:
- SelamaSubround I (Januari-April) 2009 terjadi panen raya. Produksi padi Subround I 2009 mencapai 28,13 juta tonGKG, naik sekitar 0,05 persen dari produksi padiSubround I 2008 yang sebesar 28,11 juta tonGKG (hasil Angka Ramalan I 2009).
- Selama periode 2009 produksi jagung mencapai 16,48 juta ton (Angka Ramalan), meningkat 0,95 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 16,32 juta ton. Sementara produksi kedelai meningkat sebesar 9,5 persen dari 0,78 juta ton pada tahun 2008 menjadi 0,85 juta ton (Angka Ramalan) pada tahun 2009.
Kemiskinan
Rumah di pinggir kali
di Jakarta
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk
memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung,
pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat
pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan
pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah
ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari
segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah
yang telah mapan.Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:
- Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
- Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
- Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.
Peta dunia memperlihatkan persentase manusia yang hidup di
bawah batas kemiskinan
nasional. Perhatikan bahwa garis batas ini sangat berbeda-beda menurut
masing-masing negara, sehingga kita sulit membuat perbandingan.
Peta dunia memperlihatkan Tingkat harapan hidup.
Peta dunia memperlihatkan Indeks
Pembangunan Manusia.
Peta dunia memperlihatkan Ko-efisien Gini, sebuah
ukuran tentang kesenjangan pendapatan.
presentase kemiskinan Indonesia tahun 2009
Presentase jumlah kemiskinan diBerikut presentase jumlah kemiskinan di tiap propinsi di
Propinsi
|
Presentase
Kemisinan
|
DKI
|
3,62
|
5,12
|
|
5,13
|
|
7,02
|
|
Bangka
|
7,46
|
Banten
|
7,64
|
7,73
|
|
Kepulauan Riau
|
8,27
|
Jambi
|
8,77
|
9,30
|
|
Riau
|
9,48
|
Sumatera Barat
|
9,54
|
9,79
|
|
Maluku Utara
|
10,36
|
Sumatera Utara
|
11,51
|
Jawa Barat
|
11,96
|
12,31
|
|
15,29
|
|
Sumatera Selatan
|
16,28
|
Jawa Timur
|
16,68
|
DI Yogyakarta
|
17,23
|
Jawa Tengah
|
17,72
|
Bengkulu
|
18,59
|
18,93
|
|
18,98
|
|
Lampung
|
20,22
|
NAD
|
21,80
|
Nusa Tenggara Barat
|
22,78
|
Nusa Tenggara Timur
|
23,31
|
Gorontalo
|
25,01
|
Maluku
|
28,23
|
Papua Barat
|
35,71
|
Papua
|
37,53
|
DKI
Walaupun Jakarta dan Banten menempati urutan teratas, sayangnya provinsi di pulau Jawa lainnya tidak berasib sama seperti
Untuk seluruh provinsi di pulau kalimantan bisa diacungi jempol karena jumlah presentase kemiskinannya sudah dibawah 10%. teruskan sampai 0%
Untuk pulau Sumatera prestasinya hampir sama dengan
Untuk pulau-pulau
Buku “Perekonomian
http://utaminindita.wordpress.com/2011/03/20/kemiskinan-dan-kesenjangan-pendapatan/
http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan
http://blahblagadah.blogsome.com/2010/04/02/propinsi-yang-hampir-bebas-dari-kemiskinan/
diposting oleh nisa pada
05.13
0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda